The Australian Securities and Investments Commission (ASIC) adalah badan independen pemerintah Australia yang bertindak sebagai regulator perusahaan Australia, didirikan pada 1 Juli 1998 setelah rekomendasi dari Wallis Inquiry. Peran ASIC adalah untuk menegakkan dan mengatur undang-undang perusahaan dan jasa keuangan untuk melindungi konsumen, investor, dan kreditor Australia. Otoritas dan ruang lingkup ASIC ditentukan oleh Australian Securities and Investments Commission Act 2001.

Financial Conduct Authority (FCA) adalah badan pengatur keuangan di Inggris, tetapi beroperasi secara independen dari Pemerintah Inggris, dan dibiayai dengan membebankan biaya kepada anggota industri jasa keuangan. Pada 19 Desember 2012, Undang-Undang Jasa Keuangan 2012 menerima persetujuan kerajaan, dan mulai berlaku pada 1 April 2013. Undang-undang tersebut menciptakan kerangka kerja peraturan baru untuk layanan keuangan dan menghapuskan Otoritas Jasa Keuangan. FCA mengatur perusahaan keuangan yang menyediakan layanan kepada konsumen dan menjaga integritas pasar keuangan di Inggris. FSA berfokus pada regulasi perilaku oleh perusahaan jasa keuangan ritel dan grosir.

The Vanuatu Financial Services Commission (VFSC) secara resmi didirikan pada Desember 1993, setelah Parlemen Vanuatu memberlakukan Undang-Undang Komisi Jasa Keuangan Vanuatu No. 35 tahun 1993. Sebelumnya, VFSC adalah Panitera Perusahaan dan Departemen Penerimaan Resmi Departemen Perbendaharaan sejak 1971, di bawah administrasi Inggris, setelah kemerdekaan pada Juli 1980, Kementerian Keuangan dan Manajemen Ekonomi. VFSC telah membentuk empat departemen, yaitu Layanan Korporat, Penegakan Hukum dan Kepailitan, juga Pengawasan dan Pendaftaran.

The Securities Commission of The Bahamas ("the Commission")（SCB) adalah badan hukum yang didirikan pada tahun 1995 berdasarkan Undang-Undang Dewan Sekuritas tahun 1995. Sejak saat itu undang-undang tersebut telah dicabut dan diganti dengan undang-undang baru. Mandat Komisi sekarang didefinisikan dalam Undang-Undang Industri Sekuritas 2011 (SIA, 2011). Komisi ini bertanggung jawab atas administrasi SIA 2011 dan Undang-Undang Dana Investasi 2003 (IFA), yang mengatur pengawasan dan pengaturan kegiatan dana investasi, sekuritas, dan pasar modal. Komisi, yang telah ditunjuk sebagai Inspektur Jasa Keuangan dan Korporasi pada 1 Januari 2008, juga bertanggung jawab untuk mengelola Undang-Undang Penyedia Jasa Keuangan dan Korporasi 2000.